Unit usaha yang berkembang pada tataran mikro, kecil, dan menengah terus bertambah dan berkembang. Setidaknya hingga tahun ini, ada 58 juta orang pelaku UMKM yang tersebar di sektor formal dan lebih banyak lagi di sektor informal.
Hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan warga akan UMKM sebagai mata pencaharian. Serta pasar UMKM yang mendapat sambutan hangat oleh warga sehingga roda perekonomian terus berputar di sana. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan konsentrasinya pada sektor ini melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perlu diketahui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM sepanjang 2018 telah mencapai Rp120 triliun, lho.
Meski begitu, porsi penyalurannya masih didominasi dalam sektor perdagangan. Lebih khusus lagi pada usaha mikro. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk membuka akses bagi pelaku UMKM supaya berkembang, mengingat faktor pendanaan seringkali menjadi hambatan terberat bagi pelaku bisnis, khususnya UMKM.
Mengapa UMKM? Mengapa KUR?
Meski bergerak pada sektor mikro, sumbangsih UMKM bagi perekonomian nasional jangan diremehkan. Sebab, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 2018 bisa mencapai 60,34%. Bahkan, pada tahun ini ada kemungkinan mengalami pertumbuhan signifikan hingga 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun.
Jika bicara tentang UMKM kita memang akan merujuk pada perdagangan. Sebab, di sektor tersebutlah pelaku usaha UMKM mendominasi, setidaknya mencapai 54,4% pada tahun lalu. Beberapa sektor setelahnya ada dari pertanian, peternakan, dan perkebunan sebesar 23%. Sedangkan sisanya adalah jasa dan pengolahan. Tapi selebgram dan selebtwit belum bisa masuk sektor ini, lho. Meski menyediakan jasa foto ciamik dan pengolahan kata yang asyik. Hehehe.
UMKM adalah upaya bagi warga untuk berdaya. Kita tidak bisa selamanya menitipkan hidup pada lowongan pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan ternama. Kita tumbuh di era di mana kita tidak lagi digerakkan, tapi kita punya energi untuk bergerak sendiri. Oleh karenanya, geliat UMKM terus mengalami pertumbuhan dan inilah yang perlu disokong oleh pemerintah agar unit usaha seperti ini tidak tergilas oleh usaha digdaya.
"We're not powerless. We're empowering." (Citizen, 2019)
Menjawab kerisauan akan pendanaan bagi pelaku UMKM, pemerintah dengan serius mengupayakan ini menjadi isu prioritas melalui KUR. Pada 2017, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi memang naik sebesar 42,3%. Walau begitu, genjotan ini belum mampu memenuhi target 50% pada 2018.
Jika kita melihat porsi penyaluran KUR perwilayah, kita akan disajikan data-data dominasi Pulau Jawa sebesar 55%. Baru kemudian menyusul di belakangnya ada Sumatera (19,4%) dan Sulawesi (11,1%). Dari sini kita bisa melihat PR besar, bahwa bukan hanya target besaran dana saja yang mesti digenjot, tapi juga bagaimana KUR tersalurkan secara merata ke berbagai daerah dan tepat sasaran agar mampu mengangkat perokonomian lokal.
Obrolan seputar ini aku peroleh ketika terlibat dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMD) 9 yang bertajuk "Terobosan Baru KUR" pada 4 April lalu. Acara yang di selenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ini berlangsung selama 2 jam di Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat.
Diskusi tersebut mengundang tiga narasumber yang ahli di bidangnya. Yaitu Iskandar Simorangkir dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (Kemenko Perekonomian). Ada juga Yuana Setyawati dari Deputi Bidang Pembiayaan (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah). Serta Hari Purnomo dari Executive Vice President Bisnis Kecil dan Kemitraan BRI.
Diskusi yang berlangsung dengan khidmat ini banyak membicarakan seputar efektivitas kebijakan KUR, masa depan KUR bagi pemasaran digital dan jasa kurir, dampak pengurangan Pph bagi UMKM, dan menindaklanjuti strategi pengalokasian anggaran KUR 2019 sebesar Rp140 triliun.
Acara semacam ini sesekali memang perlu diikuti agar kita sebagai warga bisa turut mengawasi tentang apa yang dikerjakan pemerintah. Pengetahuan akan ini juga menjadi penting mengingat kita bisa jadi menghidupi hidup kita melalui UMKM. Dengan demikian, kita bisa kembali berjargon bahwa warga bukannya tidak berdaya, tapi justu bisa mendayakan!
Tabik!
